Ada Apa dengan Guru Swasta??

”Guru swasta? Guru kok swasta. Swasta kan singkatannya selalu was-was dan menderita”, komentar seorang teman selesai membaca tulisan ini, yang sejak semula diberi judul Guru Swasta. Sayang, ia minta untuk tidak disebutkan profesinya, tetapi ucapannya itu mengandung kebenaran juga, dan tak jauh-jauh amat bedanya dari kenyataan yang ada.

Siapa sih guru swasta atau guru bukan PNS? PP 74/2008 tentang Guru sudah disahkan, lihat di Pasal 1. Kualifikasi akademik dan kompetensinya tidak perlu kalah dengan guru PNS. Namun, kalau sudah menyangkut ihwal perlakuan dan pelayanan, guru swasta harus rela menelan kenyataan, bahwa mereka senantiasa dimarjinalkan. Buktinya, meskipun mereka bukan buruh, tapi terkadang mendapatkan perlakuan lebih tidak beruntung. Sebab, sewaktu-waktu pihak yayasan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak alias memecatnya dari sekolah/madrasahnya, tanpa pesangon, bahkan tanpa pembelaan dari pihak Pemerintah.

Peristiwa PHK guru swasta secara sepihak oleh yayasan seperti ini sering terjadi, tetapi sering pula luput dari pemberitaan media massa, walaupun kejadiannya bisa sangat tidak manusiawi. Tak peduli terhadap guru yang telah senior, semua guru takkan lolos tertimpa perlakuan yang demikian itu, jika pihak yayasan menghendakinya. Jangankan mengharapkan penghargaan atas lama pengabdian mereka di sekolah/madrasah tersebut, melakukan pembelaan pun jarang diberikan kesempatan.

Kondisi paling gawat ini umumnya menimpa nasib guru swasta, ketika sekolah/madrasah menjelang mengakhiri atau mengawali tahun pelajaran. Lebih-lebih bila proses penerimaan siswa barunya gagal, sehingga rombongan belajar siswa baru yang diterima jumlahnya merosot tajam. Dapat dipastikan ini akan segera mencederai kenyamanan hidup guru-guru mereka.

Demikianlah gambaran buram, bagaimana terlalu rendahnya status guru swasta di mata yayasan. Tanpa memandang seberapa tinggi kualifikasi akademik dan kompetensinya, kapanpun pekerjaan mereka berpeluang untuk diberikan kepada guru lain. Jika diprotes, para petinggi yayasan akan dengan bangga berkilah, bahwa kebijakan mereka adalah sah dan benar berdasarkan kekuatan hukum di yayasan tersebut. Tidak bisa diintervensi pihak luar, Pemerintah sekalipun, walau sangat minimum tingkat kepedulian yayasan atas dampak penderitaan lahir batin dari guru yang dipecatnya. Dengan berpegang pada argumen ini, terlihat nyata bahwa yayasan tidak memperhatikan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen sama sekali.

Mestinya, ketika menjatuhkan vonis pemecatan kepada guru swasta, para petinggi yayasan harus banyak-banyak mempertimbangkan bunyi pasal-pasal kewajiban dan hak-hak guru swasta yang bertebaran di sepanjang Undang-Undang Guru dan Dosen. Salah satunya adalah Pasal 31 ayat (2) yang secara tegas menyatakan: “Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak”

Sebaliknya, di luar itu kita tak pernah mendengar ada guru PNS dipecat, bahkan mereka yang berani melawan kebijakan bupati/walikotanya atau menterinya sekalipun. Paling-paling kenaikan pangkatnya dihambat, diturunkan, atau tempat tugasnya dipindahkan. Sampai kapan guru swasta dan PNS akan diperlakukan tak sebangun tersebut? Kita tunggu saja, jika kita enggan memperjuangkannya.

Namun, nampak berlawanan sekali sikap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut, ketika mereka sedang berbicara masalah yang terkait kinerja guru. Dalam hal satu ini, mereka sangat adil, tidak pernah pandang bulu, dan mengatakan, bahwa tanggung jawab antara guru swasta dan guru PNS terhadap keberhasilan tujuan pendidikan nasional adalah sama. Dan mereka pun dituntut melaksanakannya dengan standar yang sama pula. Misalnya aturan wajib mengajar 24 jam, yang bagi sekolah/madrasah swasta dan guru-gurunya berat sekali dipenuhi. Namun, tak kurang dari sembilan Permendiknas telah diterbitkan demi tercapainya tujuan tersebut.

Pada pokoknya, semua guru wajib senantiasa meningkatkan kualitas hasil proses pendidikan anak bangsa, di dalam maupun di luar ruang-ruang kelas. Terhadap proses pendidikan yang gagal pun, mereka menuntut kepada semua guru untuk bertanggungjawab. Guru dinyatakan sebagai pendidik profesional. Jadi, di mata peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama, karena memang demikianlah eksistensinya. Namun kenyataannya berbeda. Guru swasta selalu berada di pihak yang dikalahkan, ketika berlomba memperoleh kenyamanan perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau yayasan sekalipun.

Belajar dari pengalaman di atas, apakah ke depan guru swasta mampu memberikan solusi atas kasus-kasus perlakuan yayasan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang mengkibatkan mereka tertimpa penderitaan dan rasa was-was terhadap nasibnya?

Sebab, akhir-akhir ini muncul bukti, bahwa perlakuan Pemerintah atau Dinas Pendidikan terhadap mereka yang telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan pun juga terkesan diskriminatif. Guru swasta yang telah lulus sertifikasi guru tanpa diklat dipaksa menunggu-nunggu giliran tanpa kejelasan, padahal rekan-rekannya yang guru PNS lebih belakangan malah sudah lebih dulu diperintahkan menandatangani SPJ Tunjangan Profesi.

Seandainya kejadian ini disebabkan oleh karena para guru swasta yang lulus sertifikasi harus menunggu hasil inpassing lebih dahulu, dipandang dari sisi guru swasta bukankah akan lebih adil bila yang guru PNS diharuskan pula menunggu, sehingga SPJ dapat ditandatangani dalam kurun waktu yang sama?

Kejadian di atas jelas merupakan petunjuk kuat, bahwa apapun dalihnya, telah terjadi perlakuan yang berbeda terhadap guru swasta oleh pemerintah, kalau kita dilarang menyebutkan kata diskriminasi. Tapi, memang demikianlah adanya. Nasib guru swasta yang telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan pun belum bisa berubah, karena mereka masih saja dibikin swasta.

2 Responses to Ada Apa dengan Guru Swasta??

  1. arif says:

    saya turut perihatin dengan guru swasta,,seolah-olah jadi suruhan aja,,tanpa memperdulikan kesejahteraan mereka,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: