NASIB GURU TIDAK TETAP (GTT) DI TAHUN 2010

Oleh: SOFIA ZAHRO, S. Pd.

Saya tertarik dan simpati pada beberapa tulisan saudara Augustinus Simanjuntak, dosen Hukum Bisnis dan Aspek Hukum Progran Manajemen Fakultas Ekonomi UK Petra yang mengangkat tema dan peduli tentang nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dengan system kontrak. Dua tulisan yang pernah say a baca adalah:  GTT MENURUT PRESPEKTIF HUKUM, Jawa Pos, Rabu 15 Agustus 2007, dan PRESPEKTIF HUKUM DAN EKONOMI UMK 2008, Jawa Pos, Sabtu 29 Desember 2007.

Kesimpulan yang dapat  diambil bahwa dalam dunia pendidikan yang bersifat terus menerus dan membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama seharusnya tidak terdapat istilah Guru Tidak Tetap (GTT) dengan system kontrak pada satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat menurut UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Istilah pekerja kontrak (termasuk guru kontrak) tidak dikenal dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Tenaker), yang ada adalah istilah perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun tak tertentu. Guru Tidak Tetap (GTT) dengan system kontrak memang dibutuhkan, tetapi karena keahlian khusus, yaitu guru yang sewaktu-waktu bisa disewa oleh sekolah untuk member materi-materi khusus dengan waktu tertentu pula. Jadi Guru Tidak Tetap (GTT) dengan system kontrak tidak berlaku untuk guru mata pelajaran yang sifatnya terus menerus dan membutuhkan proses waktu yang sangat lama.

Pasal 59 ayat 7 UU Tenaker menyatakan bahwa status Pekerja Tidak Tetap (waktu tertentu) tidak boleh diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya terus menerus. Pekerja Tidak Tetap (tenaga kontrak) hanya boleh dipekerjakan pada jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya borongan atau musiman. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah proses pendidikan adalah jenis pekerjaan yang sifatnya borongan atau musiman?…

Ini berarti bahwa system kerja kontrak tidak bisa sembarangan diterapkan untuk semua bidang pekerjaan. Dengan demikian untuk guru Mata Pelajaran (bukan guru karena keahlian khusus) tidak berlaku istilah Guru Tidak Tetap (GTT) dengan system kontrak, apalagi guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun pada satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat.

Kesalahan presepsi dari satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat inilah yang mengakibatkan seolah-olah hukum tidak berlaku untuk melindungi hak-hak para Guru Tidak Tetap (GTT) dengan system kontrak. Padahal menurut UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikatakan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hokum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dampak lain yang sering diterima Guru Tidak Tetap (GTT) dengan system kontrak adalah Putusan Hubungan Kerja (PHK) yang sewaktu-waktu dapat diberikan oleh satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat, padahal saat terikat Perjanjian Kerja, satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan GTT. Sangat ironi memang, disamping adanya SK pengangkatan juga terjadi kebebasan dari pihak sekolah untuk menghentikan kontrak kerja atau Putusan Hubungan Kerja (PHK).

Tahun 2010 baru saja kita jelang, menengaok ke belakang, banyak sekali meninggalkan kenangan buruk bagi para Guru Tidak Tetap (GTT) dengan system kontrak. Marak terjadi Putusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana, baik itu satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat. Tidak tanggung-tanggung Putusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi adalah bersifat sepihak, yaitu dari pihak sekolah yang merasa sudah tidak membutuhkan karena alas an macam-macam, dan parahnya lagi ternyata ada guru pengganti dari guru yang terkena Putusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurut UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 30 dikatakan: (1) Guru  dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena:

a)      Meninggal dunia

b)      Mencapai batas usia pensiun

c)      Atas permintaan sendiri

d)      Sakit jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan

e)      Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.

(2) Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:

a)   melanggar sumpah dan janji jabatan

b)   Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama

c)    Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih             secara terus menerus.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, Putusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat dengan alasan sudah tidak dibutuhkan lagi, masuk kategori pemberhentian yang mana?…

Jelas dikatakan bahwa guru mata pelajaran tidak layak digunakan system kontrak karena bukan merupakan kebutuhan untuk waktu tertentu/ borongan, musiman, tetapi kebutuhan waktu tak tertentu, terus menerus dan membutuhkan proses yang sangat lama. Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pasal 30 yang menjelaskan berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan lebih ditujukan pada Guru Tidak Tetap (GTT) dengan keahlian khusus dalam waktu tertentu dan bukan untuk guru mata pelajaran dalam waktu yang tak tertentu.

Di sisi lain, UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjawab segala permasalahan diatas. Pasal 41 dijelaskan bahwaGuru wajib menjadi anggota Organisasi Profesi. Organisasi profesi yang dimaksud berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 42 disebutkan juga bahwa organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada guru juga memberikan perlindungan profesi guru. Sampai detik ini masih banyak sekali guru (terutama guru yang bekerja pada satuan pendidikan masyarakat/ guru swasta)  belum mengetahui isi dari UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga belum mengerti tentang keberadaan organisasi profesi apalagi untuk menjadi anggota, padahal salah satu tujuan organisasi profesi adalah memperjuangkan hak-hak para guru.

Dengan demikian terjawab sudah, bahwa satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat yang bertindak semena-mena mengadakan Putusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak bertentangan dengan UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Memasuki tahun 2010 ini mudah-mudahan menjadikan angin segar bagi para Guru Tidak Tetap (GTT) baik di satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat dengan system kontrak, untuk menjadikan lebih baik lagi disertai dengan harapan baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Semoga!…

(Tulisan ini dibuat pada Desember 2007 dan disempurnakan pada Januari 2010).

One Response to NASIB GURU TIDAK TETAP (GTT) DI TAHUN 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: