Antara Profesionalitas dan Kesejahteraan


[ Sabtu, 20 Februari 2010 ]Oleh: Sudjatmiko, wartawan Jawa Pos

Sewaktu menjadi mahasiswa, saya sempat menyambi ngajar di sebuah SMA swasta di Jember. Di sela-sela kuliah itu, saya menyempatkan untuk memenuhi jadwal mengajar. Setidaknya tiga kali dalam seminggu saya harus datang ke sekolah itu.

Awalnya memang menyenangkan. Sebab, selain menambah pengalaman (kebetulan saya jurusan pendidikan fisika), juga untuk pengabdian sebuah sekolah swasta kecil di daerah. Namun, selama dua tahun itu pula muncul hal-hal tidak mengenakkan. Khususnya soal kebutuhan sebagai anak kos.

Suatu hari, saya tidak bisa berangkat mengajar. Persoalannya bukan karena terbentur kuliah atau karena sakit. Kebetulan, saat itu saya tidak punya uang sepeser pun untuk berangkat mengajar. Maklum, perjalanan untuk mengajar harus ditempuh dengan motor yang membutuhkan waktu 30 menit dari Kota Jember.

Akhirnya, saya memang tidak bisa mengajar. Alasannya hanya karena memang tidak punya uang untuk ongkos transpor. Kiriman dari orang tua juga sudah habis. Honor dari sekolah, kalau dihitung-hitung, sebenarnya juga tidak cukup untuk ongkos transportasi selama sebulan.

Jadi itung-itung selama ini kiriman orang tua ikut habis untuk ongkos transportasi mengajar. Tapi, untuk mencari pengalaman itu perlu pengorbanan. Selain itu, pengabdian.

Setelah lulus, saya memang tidak jadi guru fisika, tapi menjadi wartawan di Jawa Pos hingga sekarang. Namun, saya tetap berkomunikasi dengan beberapa teman yang menjadi guru SMA di daerah. Menariknya, beberapa di antara mereka masih mengeluhkan soal pendapatan yang diterima. Padahal, gaji mereka jauh di atas UMR kotanya.

Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka pun mencoba memberi les privat. Ada juga yang mengajar di beberapa sekolah swasta. Memang, dengan cara itu, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Mulai menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi hingga membeli rumah KPR tipe 36. ”Iya, tapi dengan cara mengajar di beberapa sekolah itu, apa yang bisa diperoleh siswa?” kata teman saya yang kini mengajar fisika di salah satu SMA negeri di Jember itu.

***

Pada 2008, pemerintah mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk pendidikan. Harapan teman saya waktu itu, angka 20 persen tersebut digunakan untuk kesejahteraan para guru. Ternyata, komponen gaji tidak masuk di dalamnya. Meski demikian, itu merupakan langkah maju. Diharapkan, dunia pendidikan di tanah air berubah ke arah lebih baik.

Padahal, waktu itu saya sudah membayangkan, dengan alokasi 20 persen dana APBN, pendapatan teman saya yang guru fisika di Jember itu bisa lebih baik. Dia tidak lagi mengecer mengajar di sekolah swasta. Atau, mengajar di lembaga bimbingan belajar (LBB). Ternyata, ketika bertemu akhir tahun lalu, dia masih mengajar di sejumlah sekolah swasta dan nambah lagi di dua LBB. Padahal, dia juga sudah lulus sertifikasi guru tahun lalu.

”Ini demi keseimbangan antara tuntutan profesionalitas dan kesejahteraan,” ujarnya santai.

Saya membayangkan, teman saya yang guru fisika dan mengajar di SMA negeri itu saja masih mengeluhkan pendapatan bulanannya. Lalu, pertanyaan saya, bagaimana dengan guru sekolah SMA yang seumur-umur mengajar di sekolah swasta dan notabene bukan pegawai negeri sipil? Bagaimana pula guru-guru swasta di kota besar seperti Surabaya?

Raperda Upah Minimum Guru (UMG) yang diajukan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya merupakan angin segar bagi guru swasta di Surabaya -beberapa daerah juga mulai berancang-ancang mengajukan raperda sejenis. Meski, penolakan kuat datang dari sekolah swasta, khususnya pihak yayasan.

Keberatan itu juga bisa dipahami. Bila raperda itu lolos, banyak sekolah swasta kecil dengan jumlah murid sedikit akan gulung tikar. Sebab, banyak sekolah tidak mampu membayar upah bagi guru yang mengajar di sekolahnya. Bila itu jadi diberlakukan, pasti ada sanksi bagi sekolah swasta yang tak bisa membayar sesuai UMG. Bisa jadi, sekolah-sekolah tersebut akan ditutup.

Lalu, kalau ditutup, ke mana para siswa itu? Sebab, siswa sekolah swasta kecil itu biasanya berasal dari kalangan menengah ke bawah atau bahkan tidak mampu. Bayarnya juga kadang-kadang. Nah, bila banyak anak kurang mampu tak bersekolah karena tidak ada lagi sekolah swasta murah, siapa yang harus bertanggung jawab? (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: